JAKARTA – Tanggal 20 Oktober 2024 menjadi tonggak sejarah penting bagi upaya pemberantasan korupsi yang dimaksud sudah ada sangat mengkhawatirkan di dalam Indonesia. Hal ini mengingat pidato Presiden Prabowo Subianto pada waktu penutupan Rapimnas Gerindra di dalam Tanah Air Arena yang dimaksud secara tegas menyatakan akan menyisihkan anggaran khusus untuk membasmi korupsi.
Prabowo menganggap korupsi adalah hambatan terbesar suatu bangsa untuk bangkit dan juga tumbuh lebih banyak maju. Menurut Prabowo, kondisi utama mampu terwujudnya Tanah Air Maju adalah dengan menghilangkan perilaku koruptif. Bahkan dengan lantang Jenderal TNI ini menyatakan, kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, Prabowo akan kirim pasukan khusus untuk mencari mereka itu di dalam Antartika.
DPP NCW memerhatikan ada hal yang mana menawan terkait janji-janji pemberantasan korupsi ke Indonesia pada pemerintahan Prabowo-Gibran, dimulai dari pidato Prabowo pada Rapimnas Gerindra, 31 Agustus 2024 serta pidatonya pascadiambil sumpah pada Gedung Nusantara dalam MPR-RI, Jakarta, 20 Oktober 3024.
Prabowo juga menyinggung masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di Tanah Air yang dimaksud dapat membahayakan masa depan kita, anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita.
“Kami berharap ada tindakan tegas lalu nyata untuk para koruptor ini, bila wajib dihakimi massa seperti jambret lalu maling makanan, pada mana kejahatan merekan sebab dia lapar, tidak untuk menumpuk kekayaan. Dinamika kebijakan pemerintah lalu sosial harus diperhatikan Presiden Prabowo, jangan percaya laporan sepihak dari para pembantu beliau (menteri-red) saja, lantaran fakta pada lapangan kadang-kadang tiada sesuai laporan ke Presiden,” ujar Ketua Umum DPP NCW Hanif, hari terakhir pekan (25/20/2024).
Menyimak dinamika sosial urusan politik yang digunakan mengalami perkembangan pascaterbentuknya Kabinet Merah Putih yang diberitahukan pada 21 Oktober 2024, sejumlah kalangan beranggapan Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang dimaksud cukup berat, mengingat kegelisahan warga akan bagi-bagi kekuasaan atau kebijakan pemerintah akomodatif partai pendukung pemerintah melalui menteri-menteri kabinet Prabowo-Gibran.
“Kalau kami ke DPP NCW tiada terlalu gelisah dengan urusan politik akomodatif yang tersebut dikerjakan Presiden Prabowo pada waktu ini, dikarenakan kami memiliki keyakinan Prabowo Subianto yang ketika ini menjabat sebagai Presiden RI ke-8 telah lama kembali bermetamorfosis menjadi dirinya sendiri alias tak akan tunduk pada perintah orang, kelompok atau partai tertentu,” tandas Hanif.
DPP NCW mengawasi Prabowo sangat optimistis dapat menekan korupsi kemudian turunannya. Jenderal Kopassus ini mulai memerlihatkan jati dirinya yang mana bukan bisa jadi diintervensi atau dipengaruhi oleh siapa pun terkait hak prerogatifnya sebagai presiden.
Artikel ini disadur dari Pemerintahan Prabowo-Gibran Diyakini Mampu Memberantas Korupsi
