JAKARTA – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengomentari komitmen juga janji Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. Menurutnya, Prabowo sangat pantas serta logis untuk memberantas korupsi pada waktu segala kewenangan pada masa kini berada di dalam tangannya meskipun beberapa menteri dan juga wamen yang ada dalam kabinetnya pernah diperiksa pada persoalan hukum dugaan korupsi.
“Mungkin Pak Prabowo berpikir saya tak wajib kepercayaan pemukim dulu. Artinya, begini, secara hukum dia memang benar boleh diangkat, tapi memang benar secara moral serta kesan rakyat kurang positif,” kata Mahfud di podcast Terus Terang Mahfud MD ke kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (22/10/2024).
Mahfud menekankan, pemilihan menteri lalu perwakilan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Namun, warga sebenarnya sudah ada tahu siapa yang dimaksud terlibat persoalan hukum apa, siapa yang mana kasusnya tampak direkayasa, serta siapa sosok-sosok yang digunakan tampak memaksa untuk bebas dari kasus.
Meski begitu, Mahfud membenarkan, integritas seseorang atau kadar bersih seseorang berpengaruh untuk efektivitas tindakan yang digunakan akan diambil atau dijalankan. Sebab, ia melihat, selama ini orang-orang yang digunakan sedang mendapatkan sorotan oleh sebab itu tersangkut persoalan hukum pasti mencari cara untuk selamat.
“Oh ya, sudah ada pasti, pasti berpengaruh dikarenakan kalau misalnya pendatang sedang disorot, apalagi sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, itu selalu mencari cara untuk selamat serta mencari untuk selamat itu kadang kala melanggar hukum, melanggar etika, melanggar moral,” kata mantan Menko Polhukam itu.
Mahfud meyakini, Presiden Prabowo pada saatnya mengambil langkah-langkah yang menyenangkan rakyat atau memuaskan keinginan rakyat akan tata urusan politik kemudian tata hukum yang tersebut benar. Saat ini, menurut Mahfud, Prabowo masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan seperti political trade off.
“Kan sekarang beliau masih harus melakukan hal-hal untuk keseimbangan, untuk political trade off, saya kira tak bisa jadi dihindari. Tapi, menurut saya kita tunggu saja, saya kira 100 hari pertama kita akan tahu mana badan-badan yang diperlukan, mana wamen-wamen yang digunakan diperlukan dari begitu sejumlah itu,” ujarnya.
Mahfud menyarankan, langkah awal yang tersebut harus segera dijalankan Presiden Prabowo yaitu penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Sebab, ia mengingatkan, terkadang masalah-masalah hukum, khususnya korupsi, political trade off terjadi di sana dengan saling ancam, saling sandera, serta lain-lain.
“Misalnya, KPK, itu isu ke luar yang dimaksud jadi rahasia umum ada seseorang telah tersangka, pada saat misalnya komisionernya sudah ada rapat bahwa ini harus tersangka, tiada jalan. Saya dengar dari KPK sendiri dan juga itu juga pernah dinyatakan terbuka oleh KPK sendiri, ‘nampaknya bawahan kami ini tidak ada tunduk pada kami’,” ujar Menteri Perlindungan di era Presiden Gus Dur tersebut.
Artikel ini disadur dari Mahfud MD Dukung Prabowo Berantas Korupsi
