Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan ada kegunaan lainnya bagi partisipan yang dimaksud tak bergabung sarana Kredit Perumahan Rakyat (KPR) kemudian sudah pernah merampungkan inisiatif iuran atau hingga kepesertaannya berakhir.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, bagi kontestan Tapera yang dimaksud tiada mengambil faedah prasarana Kredit Perumahan Rakyat (KPR) alias penabung mulia, yakni hasil tabungan akan dikembalikan sepenuhnya beserta bunganya.
“(Manfaat) yang mana pertama itu pengembalian pokok tabungan beserta hasil pemupukannya, yang dimaksud pada waktu ini dari kontestan Bapetarum rata-rata masih pada menghadapi suku bunga deposito,” kata beliau di Forum Pers di Jakarta, hari terakhir pekan (31/5).
Berikutnya, Heru menjelaskan, bagi kontestan yang dimaksud pihaknya juga akan mengembangkan manfaat-manfaat tambahan seperti potongan (diskon) khusus pada beberapa gerai (merchant) yang tersebut akan bekerja sama.
Menurut Heru, kegiatan ini dilaksanakan demi menekan nomor kesenjangan kepemilikan rumah yang dimaksud pada catatan mencapai 9,95 jt penduduk atau keluarga. Untuk itu, kegiatan ini dinilai diperlukan untuk dilancarkan.
“Ini konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, Pak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko) sudah ada menyampaikan kesenjangan kepemilikan rumah ini sangat tinggi, ketika ini 9,95 jt pendatang atau keluarga tidak ada mempunyai rumah,” terangnya.
Dia bilang, pada waktu ini pada 12 provinsi Tanah Air penduduk masih kesulitan mendapatkan rumah dengan nilai yang dimaksud terjangkau. Menurutnya, ini dilihat dari penghasilan masyarakat dalam provinsi tersebut.
“Di beberapa provinsi yang tersebut populasinya tinggi seperti Jawa kemudian Bali bilangan keterjangkauan residensialnya sudah ada dalam menghadapi lima atau sangat tiada terjangkau. Permasalahan ini terbentuk dalam hampir semua segmen baik komunitas berpendapatan rendah (MBR), kelas menengah maupun pekerja kelas atas,” tandasnya.
Untuk diketahui, kebijakan iuran Tapera tertuang pada Peraturan eksekutif (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang inovasi berhadapan dengan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang mana diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketentuan ini, mewajibkan pekerja untuk membayarkan iuran perumahan rakyat sebesar 2,5% dari upah kemudian 0,5% dibayarkan oleh pemberi kerja. Iuran Tapera efektif berlaku paling lambat tujuh tahun pasca penetapannya atau pada tahun 2027.
Artikel ini disadur dari Begini Manfaat Lain Bagi Peserta yang Tak Ikut Program KPR Tapera
